Pengetahuan Hukum untuk Konsumen

Posted: Februari 18, 2008 in All About Law

Suatu produk untuk sampai kepada konsumen tidak terjadi secara langsung tetapi melalui jalur pemasaran yaitu Produsen dan atau Media Perantara Akibat dari proses industrialisasi dalam memproses produk timbul permasalahan hukum sehubungan dengan adanya barang-barang atau produk yang cacat yang merugikan pihak konsumen, baik dalam arti finansial, maupun non finansial, bahkan kerugian jiwa Mengenai hal tersebut tidak ada kejelasan siapa yang bertanggung jawab Tidak sedikit konsumen di Indonesia yang kurang mengerti hukum, jadi jika konsumen dirugikan mereka hanya diam saja. Hal inilah yang mengakibatkan pelaku usaha yang curang dan tidak bertanggung jawab merasa diuntungkan.

Di Prancis, berdasarkan doktrin dan yurisprudensi yang berkembang, konsumen diartikan sebagai, “The person who obtains goods or services for personal or family purposes.”Dari definisi itu terkandung dua unsur, yaitu (1) konsumen hanya orang, dan (2) barang atau jasa yang digunakan untuk keperluan pribadi atau ke1uarganya. Undang-Undang Jaminan Produk di Amerika Serikat sebagaimana dimuat dalam Magnusson-Moss Warranty, Federal Trade Commission Act 1975 mengartikan konsumen persis sama dengan ketentuan di Prancis.

Demikian pula dengan rumusan dalam NBW di Belanda, walaupun terkesan lebih umum (karena dimuat dalam bab tentang syarat-syarat umum perjanjian), pernyataan yang dikandung tetap kurang lebih sama. Istilah konsumen berasal dari kata consumer (Inggris-Amerika). Secara harfiah arti kata consumer adalah setiap orang yang menggunakan barang atau jasa. Dalam kepustakaan ekonomi dikenal adanya dua macam konsumen yaitu: 1)Konsumen Antara, adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang/jasa lain atau untuk diperdagangkan (tujuan komersial). 2) Konsumen Akhir, adalah setiap orang alami yang mendapatkan dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga, dan atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali (non-komersial). Di dalam ketentuan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, Tentang Perlindungan Konsumen, dinyatakan bahwa, “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”. Maka pengertian konsumen dalam ketentuan di atas, dibatasi secara tegas dalam arti sempit. Dengan kata lain, pengertian konsumen menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah konsumen akhir.

Di Indonesia, upaya-upaya yang berkaitan dengan gerakan perlindungan konsumen sudah mulai bergema sejak tahun 1970 an terutama sejak berdirinya Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) pada bulan mei 1973, sebagai lembaga “independent” yang mengkhususkan menyangkut kepentingan konsumen. Namun demikian, beberapa tahun terakhir ini kerugian konsumen masih saja terjadi di mana-mana, karena banyaknya konsumen yang tidak melaporkannya kepada aparat.

Sebelum munculnya undang-undang perlindungan konsumen yang diberlakukan pemerintah mulai 20 April 2000 , yang merupakan “undang-undang payung (umbrella act)” di bidang perlindungan konsumen, praktis hanya sedikit pengertian normatif yang tegas tentang konsumen dalam hukum positif Indonesia. Dalam garis-garis besar haluan negara disebutkan kata konsumen dalam rangka membicarakan tentang sasaran bidang perdagangan, sama sekali tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang pengertian istilah ini dalam ketetapan tersebut. .

Perlindungan terhadap konsumen adalah hal yang baru bagi konsumen di Indonesia, sebelum adanya undang-undang tentang perlindungan konsumen ini, sangat sulit bagi para konsumen untuk menuntut kerugiannya, karena hanyalah berdasarkan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUH Pdt), sekarang dengan adanya undang-undang tentang perlindungan konsumen kebutuhan masyarakat akan hukum terjawab dan timbul kepastian akan hukum konsumen.

Resolusi Perserikatan Bangsa-bangsa Nomor 39/248 Tahun 1985 tentang Perlindungan Konsumen (Guidelines for Consumer Protection), juga merumuskan berbagai kepentingan konsumen yang perlu dilindungi, yang meliputi : 1)Perlindungan konsumen dari bahaya terhadap kesehatan dan keamanannya. 2) Promosi dan perlindungan kepentingan ekonomi sosial konsumen 3) Tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen untuk melakukan pilihan yang tepat sesuai kehendak dan kebutuhan pribadi 4)Pendidikan konsumen 5)Tersedianya upaya ganti rugi yang efektif 6)Kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen atau organisasi lainnya yang relavan dan memberikan kesempatan kepada organisasi tersebut untuk menyuarakan pendapatnya dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka.

Dewasa ini gerakan perlindungan konsumen telah tumbuh dan memperoleh posisi yang kuat dalam masyarakat hampir di seluruh negara di dunia. Ada beberapa alasan mengapa masalah perlindungan konsumen merupakan salah satu masalah penting di dunia. Pertama, tanpa melihat kepada kedudukan resmi dan status sosial seseorang, seluruh anggota masyarakat adalah konsumen barang dan jasa yang dihasilkan pelaku usaha. Presiden Amerika Serikat John F Kennedy mengatakan “Consumers by definition include us all.” Kedua, para konsumen adalah pihak yang sangat menentukan dalam pembinaan modal untuk menggerakkan roda perekonomian.

Berdasarkan sistem hukum yang ada kedudukan konsumen sangat lemah dibanding produsen, salah satu usaha untuk melindungi dan meningkatkan kedudukan konsumen adalah dengan menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) dalam hukum tentang tanggung jawab produsen. Dengan diberlakukannya prinsip tanggung jawab mutlak diharapkan pula para produsen/industriawan Indonesia menyadari betapa pentingnya menjaga kualitas produk-produk yang dihasilkan, sebab besar resiko yang harus ditanggungnya. Para produsen akan lebih berhati-hati dalam memproduksi barang sebelum dilempar ke pasaran sehingga para konsumen baik dalam maupun luar negeri tidak akan ragu-ragu membeli barang produksi Indonesia. Demikian juga bila kesadaran para produsen/industriawan terhadap hukum tentang tanggung jawab produsen tidak ada, dikhawatirkan akan berakibat tidak baik terhadap perkembangan/eksistensi dunia industri nasional maupun pada daya saing produk-produk nasional, terutama di luar negeri.

Bagi kalangan pelaku usaha perlindungan itu untuk kepentingan komersial mereka dalam menjalankan kegiatan usaha, seperti bagaimana mendapatkan bahan baku, bahan tambahan dan penolong, bagaimana memproduksinya, mengangkutnya dan memasarkannya termasuk di dalamnya bagaimana menghadapi persaingan usaha. Haruslah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang usaha dan mekanisme persaingan usaha itu. Persaingan haruslah berjalan secara wajar dan tidak terjadi kecurangan-kecurangan sehingga mengakibatkan kalangan pelaku usaha tidak saja tidak meningkat pendapatannya, bahkan dapat mati usahanya. Selanjutnya, untuk menjamin bahwa suatu barang dan/atau jasa dalam penggunaannya akan nyaman, aman maupun tidak membahayakan konsumen penggunaannya, maka konsumen diberikan hak untuk memilih barang dan/atau jasa yang dikehendakinya berdasar atas keterbukaan informasi yang benar, jelas jujur. Jika terdapat penyimpangan yang merugikan, konsumen berhak untuk didengar, memperoleh advokasi, pembinaan, perlakuan yang adil, sampai kompensasi ganti rugi.

Dalam mengantisipasi produk-produk barang atau jasa yang merugikan atau mencelakakan konsumen, sebagian negara peserta perdagangan bebas telah mengintroduksikan doktrin product liability dalam tata hukumnya, seperti Jepang, Inggris, Belanda, Amerika Serikat, dan masyarakat ekonomi Eropa serta negara-negara lain yang sudah terbiasa menjadikan hukum sebagai alat rekayasa sosial menuju kepastian hukum yang berkeadilan sosial. Realitas penegakan hukum menunjukkan bahwa secara sadar atau tidak disadari, hukum melegitimasi ketidakadilan sosial ekonomi.

Di dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha diwajibkan memberikan kompensasi, ganti rugi, dan/atau pengantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/jasa yang diperdagangkan. Selain itu pelaku, usaha diwajibkan memberikan kompensasi, ganti rugi, dan/atau pengantian barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian, yang menjadi masalah dalam pemberian ganti rugi ini adalah sampai sejauh manakah ganti rugi itu harus diberikan.

Untuk memberikan perlindungan yang maksimal kepada konsumen jika pelaku usaha melanggar apa yang dilarang dalam undang undang perlindungan konsumen dan merugikan konsumen, maka pemerintah melalui aparat penegak hukum memberikan jaminan kepada konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan batas maksimal denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), dan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.***

Oleh MUHAMAD EGGI H SUZETTA, S.H., M.H. (Penulis lulusan Magister Hukum UNPAD dan aktif di beberapa Organisasi kepemudaan dan Organisasi Lain yang Bergerak Di Bidang Hukum dan Politik).

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s