Tanggapan dan Pendapat Mengenai Tragedi Trisakti

Posted: Februari 18, 2008 in All About Law

SIKAP DAN PENDAPAT

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

TERHADAP

USUL PENGKAJIAN KEMBALI

KASUS TRISAKTI, SEMANGGI I, II DAN KERUSUHAN MEI 1998

 

Assalamu’alaikum wr wb,

Yth, Sdr. Ketua dan Wakil Ketua Komisi III DPR – RI

Yth, Rekan-rekan anggota Komisi III DPR – RI

Di atas segala rahman dan rahim Allah SWT, ijinkan kami untuk terlebih dahulu memanjatkan puji dan syukur kehadirat-NYA, terutama atas segala nikmat dan karunianya yang tak terhingga, sehingga pada hari ini kita para anggota komisi III DPR – RI kembali dapat berkumpul guna menjalankan tugas konstitusional kita, yakni melakukan musyawarah guna mengambil keputusan yang terbaik dan sesuai dengan hukum serta keadilan atas kasus Trisakti, Semanggi I, II dan Kerusuhan Mei 1998.

Selanjutnya, shalawat dan salam kita sampaikan kepada Rasul achir zaman, Muhammad SAW juga kepada keluarga dan para sahabatnya, yang telah membawa ummat manusia dari alam kegelapan menuju kebenaran yang diridhoi-Nya, semoga kelak kita dihari akhir diakui sebagai ummatnya serta mendapat syafa’atnya. Amin.

 

Sdr. Pimpinan dan anggota Komisi III yang kami hormati,

Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa pada tanggal 11 Januari 2005, melalui surat nomor: KD.02/103/DPR-RI/2005, Pimpinan DPR-RI telah meminta Komisi III untuk melakukan Pengkajian-ulang terhadap kasus Trisakti, Semanggi I, II dan Kerusuhan Mei 1998.

Sesuai dengan surat Pimpinan DPR – RI tersebut di atas, maka kami dari Fraksi PPP DPR – RI, setelah lebih dahulu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

  1. Adanya kebijakan dan/atau pelaksanaan penanganan pengamanan demonstrasi (mahasiswa) dan dalam peristiwa kerusuhan mei 1998 yang bersifat represif dari aparat negara, sehingga telah menimbulkan korban dari kalangan mahasiswa dan masyarakat;

  1. Fakta bahwa dalam Tragedi Trisakti tanggal 12 mei 1998 telah tewas 4 (empat) mahasiswa diterjang oleh peluru. Lima bulan kemudian dalam Tragedi Semanggi I tanggal 13 November 1998 juga telah tewas paling tidak 5 (lima) mahasiswa. Dan kebijakan itu berlanjut diterapkan, hingga lahirlah tragedi Semanggi II pada tanggal 24 September 1999 yang juga telah menewaskan lebih kurang 5 (lima) mahasiswa – di luar itu tidak terhitung yang luka-luka dan cidera;

  1. Surat keputusan DPR-RI No.29/DPR-RI/III/2000-2001 tertanggal 15 januari 2001 tentang pembentukan Pansus Trisakti, Semanggi I dan II yang mulai bertugas sejak november 2000 dan berakhir awal juli 2001. Dimana Pansus telah mengundang pihak-pihak yang terkait, mulai dari keluarga korban, saksi, saksi ahli, Tim advokasi, LSM (AKKRA), pemerintah/pejabat TNI dan Polri (Menko Plkam, Menhakam, Mendagri dan kapolri, Kapolda, Pangdam dan Dandim sebagai pihak yang bertanggung jawab atas keamanan termasuk dalam ketiga peristiwa tersebut di atas;

  1. Rekomendasi Pansus DPR – RI periode 1999 – 2004 yang menyatakan: bahwa kasus Trisakti dan Semanggi I, II tidak termasuk kategori pelanggaran Ham berat, melainkan lebih merupakan reaksi aparat terhadap demo yang melempar aparat, sehingga tidak perlu dibentuk Pengadilan HAM ad hoc, tetapi cukup melalui mekanisme pengadilan umum dan pengadilan meliter;

  1. Hasil penyelidikan Komisi Penyelidik Pelanggaran (KPP) HAM yang menemukan bukti tentang adanya pelanggaran HAM berat. Fakta tentang adanya pelanggaran HAM berat itu menurut KPP HAM berupa: adanya pembunuhan, penangkapan sewenang-wenang dan kekerasan seksual. Atas dasar itu KPP HAM merekomendasikan perlunya dibentuk Pengadilan HAM ad hoc;

  1. Pasal 43 UU No.26 tahun 2000 tentang Pengadilan Ham yang menentukan:

(1). Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya undang-undang ini, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM ad hoc.;

(2). Pengadilan HAM ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia berdasarkan peristiwa tertentu dengan Keputusan Presiden.;

(3). Pengadilan HAM ad hoc sebagaimana dalam ayat (1) berada dalam lingkungan peradilan umum.;

  1. Aspirasi masyarakat yang menuntut agar dalam kasus Trisakti,

Semanggi I, II dan kerusuhan Mei 1998 diambil tindakan

hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

  1. Ketentuan Pasal 1 ayat 3 jo pasal 28, 28A, 28B ayat 2, 28D ayat 1 dan 28G UUD NKRI tahun 1945;

Dengan ini menyatakan: bahwa Fraksi PPP menyetujui usul pengkajian kembali Kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II serta Kerusuhan Mei 1998.

Persetujuan ini kami berikan karena menurut hemat kami, kasus Trisakti, semanggi I, II dan kerusuhan Mei 1998 tidak bisa dilepaskan dari lahirnya reformasi. Karena itu, berbagai upaya, termasuk rekonsiliasi nasional harus memuat semangat dan cita-cita yang terkandung di dalam reformasi tersebut – di antaranya yang cukup penting adalah adanya perlindungan hukum dan keadilan bagi setiap orang – yang pada gilirannya diharapkan bisa menjadi acuan kita dalam menyelesaikan berbagai masalah kekerasan yang telah terjadi dalam membangun kehidupan masa depan bangsa.

Demikian sikap dan pendapat Fraksi PPP, semoga hal ini berguna bagi kepentingan rakyat, sehingga pada gilirannya melahirkan perbaikan kehidupan berbangsa dan bernegara ke depan.

Billahi taufiq wal hidayah,

Wassalamu’alaikum wr wb

Jakarta, 17 Juni 2005

PIMPINAN

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT INDONESIA

Wakil Sekretaris Fraksi PPP

 

 

 

MAIYASYAK JOHAN, S.H. MH

 

 

 

 

Tembusan:

  1. Pimpinan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR – RI di Jakarta.

  2. Komisi III DPR-RI

  3. Bpk.Djuhad

  4. File

About these ads

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s